Tugas 6 : KARYA TULIS ILMIAH

TUGAS PKN KLIPPING

TUGAS 5 PKn

   SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN

Ø  CIRI-CIRI SITEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN

Afrika Selatan ( Republic of South Africa) merupakan salah satu negara dikawasan Afrika. Negara ini memperoleh kemerdekaan dari inggris pada tanggal 31 Mei 1910. Namun, rakyat Afrika Selatan merayakan hari nasionalnya pada tanggal 27 April sebagai hari kebebasan, Karena pada hari tersebut Afrika Selatan melepaskan diri dari politik apartheid yang membelenggu negara itu.

Afrika Selatan merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem tiga tingkat dan institusikehakiman yang bebas. Terdapat tiga peringkat yaitu nasional, wilayah dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan daerah kekuasaan masing-masing.

Setiap provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubah undang-undang negeri dan Majelis Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.

Nama resmi                            : Republic of South Africa

Bentuk pemerintahan          : Republik

Kepala negara                        : Presiden

Ibu kota                                  : Cape Town (legeslatif)

                                                   Pretoria (eksekutif)

                                                   Bloem-   fountein (yudikatif)

Suku bangsa                         : Negro, kulit putih, Indian, campuran

Bangsa                                   : Inggris dan Afrika

Mata uang                            : Rand

POKOK-POKOK  SISTEM  PEMERINTAHAN  AFRIKA SELATAN

1.       Sejak tahun 1994, Afrika Selatan menerapkan sistem politik apartheid, yaitu sistem politik yang membedakan warga atas dasar warna kulit. Kulit putih memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan kulit hitam.

2.       Bentuk negara adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik.

3.       Sistem pemerintahan adalah presidensial. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.

4.       Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.

5.       Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan-badan Constitusional Court, Supreme Court of Appeal, High Courts, dan Magistrate Courts.

Presiden Afrika Selatan memegang dua jabatan yaitu sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Ia dipilih sewaktu Sidang Nasional (National Assembly) dan Majelis Provinsi-provinsi Nasional (National Council of Provinces) bergabung. Lazimnya, Presiden adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen.

v  APARHTEID

Pada 1948, Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini memperkuat implementasi pemisahan di bawah kekuasaan kolonial Inggris dan Belanda, dan pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak terbentuknya perserikatan (Union).

Pemerintahan Nasionalis mengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang ke dalam tiga ras, mengembangkan hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum pass dan batasan pemukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitam yang jauh lebih besar. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai apartheid.

Ini dimaksudkan kulit putih untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrialisasi dari 1950an, ’60an, dan ‘ 70an. Selama minoritas Kulit Putih menikmati standar paling tinggi di seluruh Afrika, seringkali dibandingkan dengan negara-negara barat Dunia Pertama, mayoritas Kulit Hitam tetap dirugikan dalam setiap tingkat, meliputi pendapatan, pendidikan, rumah, dan tingkat harapan hidup.

Pada 31 Mei 1961, mengikuti referendum orang-orang kulit putih, negara ini menjadi sebuah republik dan meninggalkan Persemakmuran (Britania). Ratu Elizabeth II tidak lagi menjadi kepala negara dan Gubernur Jendral terakhir menjadi Presiden Negara.

Apartheid menjadi semakin kontroversial, mendorong ke arah meluasnya sanksi internasional, divestasi dan kerusuhan serta penindasan dalam Afrika Selatan. Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah, dan kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan, demonstrasi, protes, dan sabotase dengan menggunakan bom atau cara lain, oleh berbagai gerakan anti-apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC).

Di akhir 1970-an, Afrika selatan mulai mengembangkan program senjata nuklir. Pada dekade berikutnya, menghasilkan enam senjata nuklir deliverable. Dasar pemikiran untuk gudang senjata nuklir diperdebatkan. Beberapa komentator meyakini tersebut para pemimpin Vorster dan P.W. Botha menginginkan agar mampu intervensi Amerika catalyse pada peristiwa di mana satu peperangan di antara Afrika Selatan dan Bahasa Kuba Yang mendukung pemerintah MPLA dari Angola.

1.    KEDUDUKAN PRESIDEN/RAJA/KAISAR

Presiden Afrika Selatan memegang dua jabatan yaitu sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan.Ia dipilih sewaktu Majelis Nasional (National Assembly) dan Majelis Provinsi-provinsi Nasional (National Council of Provinces) bergabung. Lazimnya, Presiden adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen.

National Assembly mempunyai 400 anggota yang dipilih melalui pemilu secara perwakilan proporsional. National Council of Provinces, yang telah menggantikan Senat pada1997, terdiri dari 90 anggota yang mewakili setiap 9 provinsi termasuk kota-kota besar di Afrika Selatan.

Di Afrika Selatan, pemilu diadakan setiap 5 tahun dan setiap rakyat berusia 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut. Pemilu terakhir ialah pada April 2004, di mana partai ANC berhasil memenangkan 69,68% kursi di parlemen. Partai ini bersama Partai Kebebasan Inkatha (6,97%) telah membentuk aliansi pemerintahan. Partai-partai oposisi utama termasuk Aliasi Demokrat (12,37%), Gerakan Demokratik Bersatu atau UDM (2,28%), Demokrat Bebas atau ID (1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%) dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP (1,6%).

2.    KEDUDUKAN DPR/PARLEMEN

Parlemen di Afrika Selatan terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan nasional provinsi.

Majelis Nasional adalah majelis rendah dari Parlemen Afrika Selatan, yang terletak di Cape Town, Western Cape Propinsi.Ini terdiri dari tidak kurang dari 350 dan tidak lebih dari 400 anggota. Hal ini dipilih setiap lima tahun menggunakan daftar partai perwakilan proporsional sistem, dimana setengah dari anggotanya dipilih secara proporsional dari 9 daftar provinsi sisa separuh dari daftar nasional untuk memulihkan proporsionalitas. Majelis Nasional dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh wakil ketua.

Dewan Nasional Provinsi adalah dewan pemerintahan yang berada ditingkat provinsi.  

3.    SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN MENTERI

Afrika Selatan menggunakan Kabinet Presidensial. Dimana Kabinet Presidensial adalah suatu kabinet yang pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh Presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai kepala pemerintah, sehingga para menteri tidak bertanggungjawab kepada parlemen/DPR, melainkan kepada Presiden.

Ø  Persamaan sistem pemerintahan afrika selatan dengan indonesia

NO	KATEGORI	INDONESIA	AFRIKA SELATAN
1.	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas.	Kesatuan dengan 9 provinsi.
2.	Bentuk Pemerintahan	Republik.	Republik.
3.	Sistem Pemerintahan	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.
4.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih oleh Majelis Nasional.
5.	Legislatif atau Parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.	Bikameral terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.
6.	Kepartaian	Multipartai	Multipartai

Ø  PERbedaan SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN  DENGAN INDONESIA

NO	KATEGORI	INDONESIA	AFRIKA SELATAN
1.	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi .	Badan-badan Constitusional Court, Supreme Court of Appeal, High Courts, dan Magistrate Courts

Ø  KELEBIHAN iNdonesia terhadap afrika selatan

1.      Indonesia lebih memiliki nilai kerohanian atau religious yang selalu berkaitan dengan aktivitasnya.

2.      Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan terkait

3.      Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet

4.      Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu

5.      Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

      SOAL PKn BAB SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN

1.      Bentuk pemerintahan Afrika Selatan adalah ….

a.      Republik

b.      Monarkhi

c.       Parlementer

d.      Komunis

e.       Monarkhi absolute

2.      Masa jabatan presiden Afrika Selatan adalah …. Tahun

a.      5

b.      6

c.       3

d.      7

e.       2

3.      Dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan Afrika Selatan pasti aka nada beberapa hal yang berbeda. Berikut ini yang termasuk dalam kategori perbedaan tersebut adalah ….

a.       Bentuk Pemerintahan

b.      Sistem Pemerintahan

c.       Bentuk negara

d.      Eksekutif

e.       Yudikatif

4.      Majelis rendah dari Parlemen Afrika Selatan, yang terletak di Cape Town, Western Cape Propinsi adalah bagian dari Parlemen Afrika Selatan yang sering disebut ….

a.      Majelis Nasional

b.      Majelis Daerah

c.       Dewan Nasional

d.      Dewan Propinsi

e.       Majelis Propinsi

5.      Batasan umur pada rakyat Afrika Selatan agar dapat menyumbangkan suaranya dalam pemilu adalah …. Tahun

a.       15

b.      17

c.       18

d.      16

e.       19

6.      Berikut ini yang termasuk sebagai Badan Yudikatif di negara Afrika Selatan adalah ….

a.       House of representative dan House of  White

b.      Constitutional of representative dan House of representative

c.       Constitutional Court dan Supreme Court of Appeal

d.      Constitutional Court dan House of White

e.       Supreme Court of Appeal dan Constitutional White

7.      Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini memperkuat implementasi pemisahan di bawah kekuasaan kolonial Inggris dan Belanda, dan pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak terbentuknya perserikatan (Union). Hal ini terjadi pada tahun ….

a.       1946

b.      1987

c.       1936

d.      1948

e.       1984

8.      Sebelum menganut demokrasi liberal Pemerintah Afrika Selatan pernah memberlakukan

minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitam yang jauh lebih besar yang disebut dengan ….

a.       Komunisme

b.      Fasisme

c.       Apartheid

d.      Individualis

e.       Atheis

9.      Sistem politik yang membedakan warga atas dasar warna kulit. Kulit putih memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan kulit hitam. Sistem politik ini diberlakukan di Afrika Selatan sejak tahun ….

a.       1998

b.      1996

c.       1995

d.      1990

e.       1994

10.  Parlemen Afrika Selatan terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu ….

a.       Majelis Daerah dan Dewan Nasional Propinsi

b.      Majelis Nasional dan Dewan Nasional Propinsi

c.       Majelis Nasional dan Dewan Daerah

d.      Majelis Daerah dan Dewan Daerah

e.       Dewan Nasional dan Majelis Kota

11.  Nasional assembly di Afrika Selatan dipilih memalalui pemilihan umum dengan sistem....

a.       Distrik

b.      Demokrasi

c.        Proporsional

d.       Exsecutif

e.       Chief exsecutif

12.  Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan,bernama....

a.       Kgalema motlanthe

b.      Nelson mandela

c.       F.W. de klerk

d.      Thabo mbeki

e.      Jacob zuma

13.  Afrika Selatan merupakan negara dengan sistem presidensial. Sebagai kepala negara, presiden juga menjabat sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh....

a.      National assembly dan nasional council of province

b.      Congreso national dan nasional council of province

c.       Dewan nasional dan dewan daerah serta lokal

d.      Camara de diputados dan senatop

e.       Rakyat dan parlemen

14.  Bentuk negara Afrika Selatan adalah....

a.      Republik

b.      Kesatuan

c.       Monarki

d.      Monarki konstitutional

e.       Monarki parlementer

15.  Pemilu di Afrika Selatan terakhir pada April 2004, dimana dimenangkan oleh partai...

a.      partai ANC memenangkan kursi parlemen

b.      partai kebebasan Inkatha

c.       Aliansi demokrat

d.      Demokrat bebas

e.       Partai Nasional Baru atau NNP

16.  Afrika Selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif, ibukota yang diakui adalah...

a.      CapeTown

b.      Johannesburg

c.       Pretoria

d.      Bloemfontein

e.       Victoria

17.  Jumlah anggota dewan nasional di Afrika Selatan adalah ....

a.      400

b.      90

c.       310

d.      210

e.       410

18.  Jumlah provinsi di Afrika Selatan ada....

a.      33

b.      34

c.       3

d.      8

e.       9

19.  Sistem kepartaian Afrika Selatan adalah...

a.      Multipartai

b.      Bipartai

c.       Bilokal

d.      Bikameral

e.       Konstitutional

20.  Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan adalah...

a.      310

b.      400

c.       90

d.      410

e.       100

   SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA

Ø  CIRI-CIRI SITEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA

 

Nama Negara                          : Australia 

Sistem Pemerintahan               : Parlementer

Bentuk Negara                        : Federasi

Bentuk Pemerintahan              : Monarki Konstitusional

Pelaksanaan Pemerintahan      :

 -    Legislatif  Parlemen Australia yang terdiri atas gubernur jenderal, senat, dan dewan        perwakilan. 

-   Ekekutif  Dewan eksekutif federal yang terdiri atas gubernur jenderal dengan pertimbangan para penasihat eksekutif, (PM dan para menteri). Biasanya gubernur jenderal tidak akan menolak nasihat-nasihat tersebut.

-   Kejaksaan  Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya.

 # Terdapat tiga tingkat pemerintahan di Australia. Setiap tingkat mempunyai tanggung jawab yang berbeda dan menyediakan layanan yang berbeda pula.

Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Pemerintah yang bertanggungjawab

Salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini – kini enam negara bagian – sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi (seperti ‘satu orang, satu suara’ dan hak pilih wanita) diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama.

Koloni Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda. Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern.

Pada 1855, Victoria memperkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai ‘pemilu Australia’. Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan profesional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudian pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih. Pada dasawarsa 1890an koloni-koloni tersebut memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda.

Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.

Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Selain pengumuman keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris yakni Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen.

Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk Gubernur Jenderal (atas saran dari Pemerintah Australia terpilih) untuk mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

UUD tertulis

Seperti Amerika Serikat namun berbeda dengan Inggris, Australia memiliki undang-undang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi. Pemerintah negara bagian dan teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada Persemakmuran, dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggungjawab. Di negara bagian, Ratu diwakili oleh seorang Gubernur untuk setiap negara bagian.

Pengadilan Tinggi Australia menangani sengketa antara Persemakmuran dan negara bagian. Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawab konstitusional pemerintah federal.

UUD Australia hanya dapat diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional di mana seluruh orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta.

Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh kedua majelis parlemen tersebut atau, dalam situasi tertentu saja, hanya oleh salah satu majelis parlemen. Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh mayoritas ganda – mayoritas pemilih nasional dan mayoritas pemilih di mayoritas negara bagian (sekurangnya empat dari enam negara bagian). Jika satu atau bebeberapa negara bagian tertentu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui perubahan tersebut. Ini sering disebut dengan kaidah ‘tiga mayoritas’.

Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi berdiri pada 1901, hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui.

Pemilih pada umumnya enggan mendukung apa yang mereka pandang sebagai peningkatan kekuasaan pemerintah federal.

Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum.

Kedaulatan parlementer

UUD Australia menjabarkan kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian – legislatif, eksekutif dan yudikatif – tetapi menegaskan bahwa anggota legislatif harus juga anggota eksekutif. Pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang luas kepada eksekutif.

Pemerintah dibentuk di Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai yang mampu meraih mayoritas di majelis tersebut.

Partai minoritas seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi sebagai majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah. Para senator dipilih untuk masa bakti enam tahun, dan dalam satu pemilihan umum biasa hanya separuh senator yang menghadapi pemilih.

Di semua parlemen Australia, pertanyaan dapat diajukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan menerapkan giliran yang ketat antara pertanyaan pemerintah dan Oposisi kepada para menteri selama Waktu Tanya- Jawab. Oposisi menggunakan pertanyaan untuk mencecar pemerintah. Pemerintahan memberi kesempatan kepada para menteri untuk menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah secara positif, atau untuk menyerang Oposisi.

Apa pun yang diucapkan di parlemen dapat disebarluaskan dengan berimbang dan akurat tanpa kekhawatiran akan tuntutan pencemaran nama baik. Keriuhan Waktu Tanya-Jawab dan debat parlemen disiarkan dan diberitakan secara luas. Ini membantu membangun reputasi debat publik yang tangguh di Australia, dan berfungsi sebagai kendali informal atas kekuasaan eksekutif.

Kekerapan pemilihan umum

Pemilihan umum nasional harus diselenggarakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak sidang pertama parlemen federal yang baru. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar dua setengah tahun. Pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui permintaan dari Perdana Menteri, yang memilih tanggal pemilihan umum.

Partai yang berkuasa berganti rata-rata setiap lima tahun sejak federasi berdiri pada 1901, akan tetapi masa bakti pemerintah sangat bervariasi. Partai Liberal memimpin koalisi dengan masa bakti paling lama — 23 tahun — dari 1949 hingga 1972. Sebelum Perang Dunia II, beberapa pemerintahan bertahan kurang dari satu tahun, tetapi sejak 1945 hanya terjadi tujuh kali pergantian pemerintahan.

Pemungutan suara

Seluruh warga negara yang berusia di atas 18 tahun wajib memberikan suaranya dalam pemilihan umum pemerintah federal atau negara bagian, dan kemangkiran dari pemilu dapat berujung pada denda atau tuntutan pidana.

Partai

Seperti halnya di negara lain, partai politik Australia dan kegiatan internalnya umumnya tidak diatur, namun disiplin internal partai sangat ketat. Australia memiliki sistem resmi pendaftaran partai dan pelaporan kegiatan partai melalui Komisi Pemilihan Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian dan teritori.

Australia memiliki empat partai politik utama. Partai Buruh Australia (ALP) adalah partai sosial demokrat yang didirikan oleh gerakan buruh Australia. ALP telah berkuasa sejak akhir 2007. Partai Liberal adalah partai sayap kanan tengah. Partai Nasional Australia, sebelumnya Partai Negeri, adalah partai konservatif yang mewakili kepentingan pedesaan. Partai Hijau Australia adalah partai sayap kiri dan lingkungan.

Partai politik utama Australia memiliki tata cara terstruktur untuk melibatkan anggota mereka dalam pengembangan kebijakan partai atas isu tertentu. Politisi terpilih jarang yang menentang partai mereka di parlemen.

Meskipun para komentator Australia mengamati bahwa pemilihan umum semakin bersifat ‘presidensial’ dalam arti beberapa metode kampanye Amerika telah digunakan, struktur dasar sistem Australia cenderung menekankan posisi kebijakan daripada kepribadian perorangan politisi.

Seperti halnya di negara demokrasi lainnya, biaya kampanye pemilu dan sumber dana kegiatan politik menjadi isu di Australia. Sejak 1984, sistem pendanaan publik (dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Australia) dan keterbukaan kampanye pemilihan umum telah diterapkan. Partai harus meraih sedikitnya 4 persen dari suara yang sah dalam pemilihan yang mereka ikuti untuk menerima dana publik.

Partai-partai harus mengungkapkan pengeluaran kampanye dan sumber-sumber sumbangan di atas batas yang sudah ditentukan.

Calon perorangan juga harus mengungkapkan sumber sumbangan di atas batas tertentu. Partai dan perorangan yang mengikuti pemilihan umum tidak secara berturut-turut harus mengungkapkan hadiah dan sumbangan yang diterima di selang kampanye.

Hubungan antar tingkat tingkat pemerintahan

Parlemen negara bagian tunduk kepada UUD nasional dan konstitusi negara bagian. Hukum federal mengalahkan hukum negara bagian yang tidak selaras dengannya.

Dalam praktiknya, kedua tingkat pemerintahan bekerja sama dalam banyak bidang di mana negara bagian dan teritori secara resmi bertanggungjawab, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak penghasilan ditetapkan secara federal, dan debat antar tingkat pemerintahan mengenai akses ke penerimaan dan fungsi pengeluaran yang tumpang tindih adalah corak permanen politik Australia. Lembaga pemerintah daerah dibentuk melalui perundang-undangan di tingkat negara bagian dan teritori.

Dewan Pemerintahan Australia (COAG) adalah forum untuk memprakarsai, mengembangkan dan menerapkan reformasi kebijakan nasional yang menuntut tindakan kerja sama antar tiga tingkat pemerintahan: nasional, negara bagian atau teritori, dan daerah. Sasarannya mencakup penanganan isu besar dengan kerja sama dalam reformasi struktural pemerintah dan reformasi untuk mencapai ekonomi nasional yang terintegrasi dan efisien serta pasar tunggal nasional.

COAG terdiri dari perdana menteri, perdana menteri negara bagian, ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah Australia.

Selain itu, dewan menteri (terdiri dari menteri nasional, negara bagian dan teritori, dan bila relevan, perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah Selandia Baru dan Papua Nugini) bertemu secara teratur untuk mengembangkan dan menerapkan tindakan antar-pemerintah di bidang-bidang kebijakan khusus.

Ø  PERSAMAAN SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA DENGAN INDONESIA

NO	KATEGORI	INDONESIA	AUSTRALIA
1.	Kepartaian	Multipartai	Multipartai
2.	Menganut	Demokrasi Pancasila	Demokrasi Liberal
3.	Pemilihan pemimpin	Pemilu	Pemilu
4.	Hukum	Kontitusional	Konstitusional
5.	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi .	Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya.

Ø  PERbedaan SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA DENGAN INDONESIA

NO	KATEGORI	INDONESIA	AUSTRALIA
1.	Sistem Pemerintahan	Presidensial	Parlementer
2.	Bentuk Negara	Kesatuan	Federasi
3.	Bentuk Pemerintahan	Republik	Monarkhi Kontutional
4.	Legislatif	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.	Parlemen Australia yang terdiri atas gubernur jenderal, senat, dan dewan        perwakilan.
5.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.	Dewan eksekutif federal yang terdiri atas gubernur jenderal dengan pertimbangan para penasihat eksekutif, (PM dan para menteri). Biasanya gubernur jenderal tidak akan menolak nasihat-nasihat tersebut.
6.	Pemilu parlemen	Dilaksanakan 5 tahun sekali	Dilaksanakan 3 tahun sekali

Ø  Kelebihan Indonesia terhadap Australia

1.      Indonesia lebih memiliki nilai kerohanian atau religious yang selalu berkaitan dengan aktivitasnya.

2.      Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan

3.      Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif

4.      Badan ekskutif lebih stabil karena  tidak bergantung pada parlemen

5.      Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden

6.      Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet

7.      Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri

8.      Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

      SOAL PKn BAB SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA

1.      Bentuk negara Australia adalah ….

a.       Kesatuan absolute

b.      Kesatuan Konstitusional

c.       Monarkhi Konstitusional

d.      Monarkhi absolute

e.       Komins

2.      Bentuk pemerintahan negara Australia adalah ….

a.       Republik

b.      Federasi

c.       Kesatuan

d.      Kerajaan

e.       Komunis

3.      Dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan Afrika Selatan pasti akan ada beberapa hal yang berbeda. Berikut ini yang termasuk dalam kategori perbedaan tersebut adalah ….

a.       Kepartaian

b.      Sistem politik

c.       Eksekutif

d.      Hukum

e.       Yudikatif

4.      Dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan Afrika Selatan pasti akan ada beberapa hal yang kesamaan. Berikut ini yang termasuk dalam kategori persamaan tersebut adalah ….

a.       Sistem pemerintahan

b.      Bentuk pemerintahan

c.       Kepartaian

d.      Legislative

e.       Eksekutif

5.      Pemilihan anggota parlemen hanya setengah dari kursi senat yang diperebutkan dan diadakan …. tahun sekali

a.      3

b.      4

c.       5

d.      2

e.       6

6.      Sistem pemerintahan Australia adalah ….

a.       Presidensial

b.      Parlementer

c.       Komunis

d.      Monarkhi

e.       Republic

7.      Berikut ini yang termasuk badan eksekutif negara Australia adalah ….

a.       Presiden

b.      Gubernur jendral

c.       Menteri

d.      Parlemen

e.       Sultan

8.      Parlemen Australia yang terdiri atas gubernur jenderal, senat, dan ….

a.       Majelis

b.      Dewan Perwakilan

c.       Majelis daerah

d.      Dewan nasional

e.       Majelis nasional

9.      Terdiri dari perdana menteri, perdana menteri negara bagian, ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah Australia merupakan bagian dari ….

a.      COAG

b.      Dewan Menteri

c.       DPD

d.      Majelis

e.       DPR

10.  Australia memiliki …. partai politik utama

a.       2

b.      3

c.       5

d.      4

e.       7

11.  Yang termasuk parlemen pemerintahan Australia adalah....

a.       Gubernur jenderal

b.      Senator

c.       Anggota dewan perwakilan

d.      A dan B benar

e.       A, B dan C benar

12.  Berikut merupakan negara-negara bagian australia antara lain, kecuali....

a.       New south wales

b.      Victoria

c.       Netherland

d.      Queensland

e.       Tasmania

13.  Menteri di australia bertanggungjawab penuh pada...

a.    Presiden

b.    DPR

c.    Kepala negara

d.    MA

e.    Parlemen

14.  Australia terdiri dari ... negara bagian yang menjadi negara federasi

a.    8

b.    6

c.    7

d.    9

e.    10

15.  Tingkat pemerintahan di Australia terdiri dari 3 bagian.

I.            Federasi

II.            Teritori

III.            Local

IV.            District

V.            City

Dari data di atas yang benar adalah…

a.       I,IV,V

b.      II,III,V

c.       I,II,II

d.      I,III,IV

e.       I,IV,V

16.  Parlemen Australia menggunakan sistem....

a.       Monokameral

b.      Bikameral

c.       Multikameral

d.      Campuran

e.       Parlementer

17.  Australia menjalankan sistem parlementer dengan kekuasaan kepala negara dan pemerintahan terpisah. Kepala negara Australia dijabat oleh....

a.    Raja

b.    Kaisar

c.    Presiden

d.    Gubernur Jenderal

e.    Perdana Menteri

18.  Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu....

a.    Presidensiil,parlementer,monarki

b.    Monarki,absolut,fedral

c.    federal, negara bagian/teritori, lokal

d.    federal, negara bagian/teritori,monarki

e.    presidensiil,monarki,federal

19.  Setiap negara bagian di Australia diwakili 12 senator yang masa jabatannya ...  tahun

a.    8

b.    7

c.    6

d.    5

e.    4

20.  Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi ... senator

a.    100

b.    90

c.    310

d.    400

e.    76